AWAM Discover – Sebuah suku di California, Utu Utu Gwaitu Paiute Tribe, telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal untuk menghentikan penghapusan lebih dari 600 kuda liar dari tanah leluhur mereka. Gugatan ini diajukan di Pengadilan Distrik A.S. untuk Wilayah Timur California dengan tujuan mencegah rencana penghilangan massal tersebut sebelum agen federal melanjutkan prosesnya yang dijadwalkan pada 8 Juli.

Suku tersebut juga mengajukan permohonan untuk perintah penahanan sementara guna menghentikan operasi tersebut selama kasus ini berlangsung. Gugatan ini menyoroti bahwa pemerintah federal telah menyetujui penghapusan 624 kuda—yang merupakan sekitar 90% dari populasi kuda di daerah tersebut—tanpa menyelesaikan konsultasi yang diwajibkan secara hukum antar pemerintah. Mereka juga mengklaim bahwa pemerintah gagal mengidentifikasi lokasi suci dan sumber daya budaya yang ada di dalam area operasi, serta tidak melakukan penilaian dampak terhadap kegiatan helikopter yang akan berlangsung di tanah Benton Paiute.

### Alasan di Balik Gugatan

Dalam keterangan pers, Ketua Suku, Shane Saulque, menyatakan bahwa mereka telah berupaya melakukan komunikasi dengan berbagai agen federal tanpa mendapatkan tanggapan. “Kami telah diabaikan. Kami meminta pengadilan federal untuk menegakkan hukum yang diratifikasi oleh Kongres untuk melindungi tempat-tempat seperti milik kami,” ujarnya. Penggunaan lokasi Montgomery Pass, yang berada di Inyo National Forest dekat perbatasan Nevada-California, menjadi tempat rencana pembongkaran ini diadakan.

Pihak US Forest Service (USFS) mengumumkan penghapusan ini pada 22 Juni, beralasan bahwa kuda-kuda liar tersebut sudah melebihi kapasitas yang dapat ditanggung wilayah tersebut, yang hanya mampu mendukung antara 130 hingga 238 ekor kuda. Namun, suku tersebut menilai bahwa data populasi yang digunakan untuk dasar keputusan ini sudah usang, mengingat sensus kuda terakhir dilakukan pada 2024 dan tidak mempertimbangkan kejadian kematian kuda yang signifikan di tahun sebelumnya.

### Kuda Liar dan Budaya Suku

Para pemimpin suku menegaskan bahwa kuda-kuda tersebut bukan hanya sekadar populasi hewan liar, melainkan bagian integral dari kehidupan dan budaya mereka. Rana Saulque, wakil ketua suku, menyebut tindakan penghapusan tersebut sebagai penghapusan identitas, menegaskan bahwa kuda-kuda ini telah hidup berdampingan dengan mereka sejak lama. Ia menekankan pentingnya untuk menjaga warisan budaya mereka. “Apa yang direncanakan untuk 8 Juli bukanlah pengelolaan; ini adalah penghapusan, dan kami tidak akan tinggal diam saat itu terjadi,” ujar Rana.

### Dampak dan Tanggapan terhadap Proses Pengeluaran

Gugatan ini mengangkat empat klaim hukum berdasarkan ketentuan konsultasi di bawah National Historic Preservation Act, serta beberapa perintah eksekutif yang mengatur konsultasi suku dan perlindungan terhadap situs suci. Dalam pengaduan tersebut, suku ini mencatat adanya pola penghalangan dari pemerintah dalam konsultasi yang seharusnya.

Meskipun agen federal pernah menghubungi suku tersebut sebagai bagian dari penilaian lingkungan untuk penghapusan kuda, setelah tanggapan dari suku, tidak ada tindakan lebih lanjut selama lebih dari setahun. Ketua suku tidak dilibatkan dalam pertemuan resolusi keberatan yang diadakan oleh USFS, dan saat pengacara dari suku mengajukan permohonan konsultasi formal, tidak ada balasan yang diterima.

Kauk, seorang anggota suku yang telah mengamati kuda liar di lokasi tersebut selama 26 tahun, menyatakan bahwa penghapusan kuda ini bukan hanya keputusan manajerial yang netral, melainkan tindakan yang diambil tanpa memperhatikan keberatan masyarakat lokal.

### Kesimpulan dan Catatan Akhir

Kesimpulan

Gugatan yang diajukan oleh Utu Utu Gwaitu Paiute Tribe menyoroti ketegangan antara perlindungan hak adat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pengadaan perintah penahanan sementara dan pengujian legitimasi keputusan agen federal dalam penghapusan kuda liar ini bukan hanya menyangkut populasi hewan, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan identitas suku. Proses ini akan terus memicu diskusi tentang bagaimana pemerintah melakukan konsultasi dengan komunitas adat dan menghargai warisan budaya yang ada. Kesempatan untuk mencapai penyelesaian melalui dialog terbuka menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.