AWAM Discover – Pemerintahan Trump menghadapi gugatan dari sembilan kelompok lingkungan terkait keputusan terbaru yang mengubah definisi “kerusakan” yang telah ada selama lebih dari 50 tahun. Gugatan ini dilayangkan di pengadilan federal Seattle pada tanggal 10 Juli, mencakup pernyataan oleh Layanan Perikanan dan Margasatwa AS serta Layanan Perikanan Kelautan Nasional bahwa “mempertahankan definisi ‘kerusakan’ secara terpisah adalah tidak perlu”.

Dalam keluhan tersebut, kelompok-kelompok lingkungan menilai bahwa penurunan status habitat tidak memenuhi kriteria sebagai “pengambilan” ilegal terhadap satwa liar yang terancam punah sesuai dengan Undang-Undang Spesies Terancam Punah. Para penggugat mengklaim bahwa pencabutan definisi ini melanggar ketentuan hukum yang jelas, tidak memiliki landasan rasional, serta bersifat sembarangan dan harus dibatalkan.

### Latar Belakang Keputusan Pemerintah

Sejak awal masa jabatannya, pemerintahan Trump telah mengurangi berbagai inisiatif dan standar lingkungan, termasuk mendukung pengurangan dukungan pemerintah untuk energi bersih. Mereka juga membatalkan temuan ilmiah era Obama yang menyatakan bahwa perubahan iklim membahayakan kesehatan publik. Tindakan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama yang peduli terhadap isu lingkungan hidup.

Dalam gugatan ini, dua lembaga yang terlibat, yakni Layanan Perikanan dan Margasatwa serta Layanan Perikanan Kelautan, berdampak langsung pada berbagai kebijakan lingkungan yang ada. Sekretaris Dalam Negeri Doug Burgum dan Sekretaris Perdagangan Howard Lutnick juga terdaftar sebagai tergugat dalam kasus ini.

### Respons Pemerintah

Menanggapi gugatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan pernyataan bahwa mereka ingin membalikkan apa yang mereka sebut sebagai “overreach regulasi” yang tidak diizinkan oleh Kongres. Kementerian ini menyatakan bahwa mereka akan membela otoritas mereka untuk menghormati teks hukum yang ada. Pihak kementerian menekankan bahwa peran lembaga federal adalah melaksanakan Undang-Undang Spesies Terancam Punah sesuai dengan apa yang tertulis, bukan memperluas jangkauannya melalui interpretasi yang diinginkan oleh organisasi yang mengadvokasi.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan belum memberikan respons resmi mengenai kasus ini.

### Isi Gugatan dan Argumen Pihak Penggugat

Di antara penggugat terdapat organisasi-organisasi seperti Sierra Club dan Center for Biological Diversity. Mereka menegaskan bahwa menurut hukum federal, “pengambilan” terjadi ketika ada “modifikasi atau degradasi habitat yang signifikan yang mengakibatkan kematian atau cedera pada satwa liar dengan mengganggu pola perilaku esensial mereka, termasuk pemuliaan, pencarian makan, atau tempat berlindung.”

Dalam pernyataan mereka, para penggugat menganggap bahwa pengabaian fokus pada aspek kerusakan mengancam pemahaman “biasa” tentang makna kerusakan yang diakui oleh Mahkamah Agung AS dalam putusannya pada tahun 1995. Mereka menuduh pihak tergugat mengikuti pertimbangan kebijakan politik Gedung Putih berdasarkan pandangan dissent yang diutarakan oleh Hakim Antonin Scalia dalam kasus tersebut, yang menyatakan bahwa “pengambilan” spesies yang terancam melibatkan tindakan afirmatif yang langsung dan sengaja terhadap hewan tertentu.

Kristen Boyles, pengacara dari Earthjustice yang mewakili para penggugat, menegaskan bahwa “mencegah kerusakan terhadap satwa liar dengan melindungi tempat tinggal, makanan, dan tempat tidur mereka adalah dasar utama dari Undang-Undang Spesies Terancam Punah.” Ia menyatakan bahwa pencabutan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump bertentangan dengan bahasa inti dari undang-undang dan preseden hukum selama beberapa dekade.

### Kesimpulan Mengenai Perkembangan Berita Ini

Gugatan yang dilayangkan oleh sembilan kelompok lingkungan terhadap pemerintahan Trump ini mencerminkan ketegangan yang terus berlanjut antara kebijakan lingkungan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperkecil regulasi tersebut. Situasi ini tidak hanya berdampak pada perlindungan satwa liar tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh kekuasaan eksekutif dapat beroperasi dalam konteks undang-undang yang telah ada. Penanganan kasus ini di pengadilan federal diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai batasan dan interpretasi hukum terkait perlindungan spesies yang terancam punah ke depan.